langerhanscellhistiocytosis.org – Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, memberikan sinyal kuat akan kemungkinan pemberian sanksi kepada unit militer Israel yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat. Langkah ini muncul sebagai respons atas laporan yang merekomendasikan pemotongan bantuan militer AS terkait insiden kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.
Latar Belakang Tuduhan Pelanggaran HAM
Tuduhan pelangaran hak asasi manusia ini muncul dalam konteks yang sensitif, sebelum serangan mematikan yang dilancarkan oleh Hamas di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober. Investigasi AS terhadap unit militer tersebut dilakukan sesuai undang-undang yang melarang pendanaan kepada entitas asing yang terbukti melanggar hak asasi manusia.
Keputusan dan Respon AS
“Hasil dari investigasi ini akan segera diketahui,” ungkap Blinken pada konferensi pers, dengan keputusan yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Hal ini menegaskan keseriusan AS dalam mengevaluasi hubungan bantuan militernya dengan Israel dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia.
Respons Israel terhadap Ancaman Sanksi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak wacana sanksi dari AS, menyatakan bahwa pemerintah yang ia pimpin akan melakukan segala upaya untuk menentang langkah tersebut. Ia menekankan bahwa dalam periode ketika tentara Israel berjuang melawan terorisme, pemberian sanksi kepada unit militer IDF adalah tidak dapat diterima.
Laporan Media dan Rekomendasi Departemen Luar Negeri AS
Laporan media Axios, yang mengutip sumber-sumber dalam pemerintahan AS, menunjukkan bahwa Blinken dijadwalkan akan mengumumkan sanksi terhadap batalion ultra-Ortodoks Netzah Yehuda “dalam beberapa hari,” yang akan melarang unit tersebut dari menerima bantuan atau pelatihan militer AS. ProPublica sebelumnya melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah merekomendasikan diskualifikasi beberapa unit militer dan polisi di Tepi Barat dari bantuan AS.
Situasi Politik AS dan Bantuan kepada Israel
Sementara itu, DPR AS telah menyetujui rancangan undang-undang yang menyediakan paket bantuan darurat baru senilai $26 miliar kepada Israel. Keputusan ini menambah kompleksitas pada dinamika hubungan AS-Israel, terutama mengingat potensi sanksi yang sedang dipertimbangkan.
Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada sebuah unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat. Keputusan ini didasari oleh investigasi yang sedang berlangsung dan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri AS. Tanggapan Israel terhadap kemungkinan sanksi ini sangat kritis, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengecam potensi langkah AS tersebut. Situasi ini berlangsung di tengah persetujuan DPR AS terhadap paket bantuan baru untuk Israel, menciptakan kontras yang signifikan dalam hubungan bilateral kedua negara.